Menguatnya dollar Amerika Serikat saat ini berdampak pada melemahnya mata uang rupiah Indonesia. Saat ini pelemahan rupiah Indonesia mendekati Rp 15.000 dan mencapai titik terendahnya selama 20 tahun terakhir. Dimana dalam hal ini memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomial nasional.
Berbagai sektor bisnis mengalami guncangannya, salah satunya sektor bisnis properti. Para pelaku usaha tersebut mulai dibayang-bayangi masa krisis 1998.
Selisih nilai tukar per dollar AS, pada saat ini yang mencapai Rp. 15.000 per dollar hanya memiliki selisih sekitar Rp 1.800 dari krisis 1998 yang mencapai Rp. 16.800 per dollarnya. Merupakan hal terburuk sepanjang catatan sejarah republik ini, sehingga maklum bagi sektor bisnis terbayangi masa-masa krisis 1998.
Kondisi saat ini, membuat para pengembang properti dan pemerintah melakukan berbagai langkah supaya industri properti Tanah Air tetap eksis dan dapat terus berlanjut. Salah satu langkahnya, yaitu dengan membuka pasar untuk para generasi milenial yang diperkirakan jumlahnya sangat besar, yakni sepertiga dari penduduk Indonesia atau mencapai 90 juta jiwa.
Hasil riset dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017menyebutkan, bonus demografi memunculkan kelas tanggung diperkotaan yang berusia 20-35 tahun. Dimana jumlah terbanyak di Indonesia saat ini, adalah generasi milenial yang lahir pada tahun 1982-2025. Namun, harga rumah yang semakin mahal membuat mereka sulit mempunyai rumah dikarenakan penghasilan belum mencukupi.
Survei dilakukan kepada 300 responden milenial di tujuh kota besar di Indonesia untuk mengkonfirmasinya. Hasilnya terbukti, bahwa 39 persen diantaranya telah memiliki rumah hunian. Sisanya 61 persen mengaku belum memiliki rumah.
Rumah Millenial tersedia dari Paramount Land Gading Serpong dengan fasilitas lengkap untuk memudahkan mobilisasi kaum milenial serta kemudahan mengakses jalan yang sangat bagus baik ke dalam maupun ke luar kota.
“Ini kenyataan yang harus diurai bersama sebagai upaya memberikan rumah hunian nyaman, terjangkau dan sesuai preferensi milenial,” ujar Arvi Argyantoro, direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dikutip dari keterangannya, Jumat (7/09/2018).
Melalui kementerian PUPR, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah skema bantuan pembiayaan perumahaan untuk memudahkan masyarakat, terutama kaum muda untuk memiliki rumah. Diantaranya, subsidi bantuan uang muka (SBUM), subsidi selisih bunga (SSB), fasilitas likuiditas pembiayaan perumaha (FLPP), termasuk penurunan pajak, penurunan PPH yang sebelumnya 5 persen menjadi 1 persen, dan penurunan BPHTB dari 5% menjadi 2,5%.
Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 6.09 triliun untuk bantuan pembiayaan perumahan. Dimana dengan komposisi dana FLPP Rp 2,18 triliun untuk 42 ribu unit rumah subsidi, 344.500 unit rumah SBUM dengan total Rp 1,38 triliun, dan terakhir SSB untuk 225.000 unit rumah dengan total Rp 2,53 triliun.
Tidak hanya itu saja, agar semakin mempermudah kepemilikan rumah. Bank Indonesia melalui peraturan no 20/8/PBI memberlakukan pelonggaran Loan To Value (LTV) dimulai 1 Agustus 2018. Untuk LTV pada pembiayaan properti itu sendiri berada di kisaran 95-95 persen untuk tipe 22-70 meter persegi dan kurang dari 21 meter persegi. Bergantung pada kemampuan bank penyalur kredit kepemilikan rumah atau apartemen (KPR/A).
“Kebijakan ini memungkinkan pembelian properti melalui KPR/A tanpa uang muka atau DP nol persen. Kita harapkan , kebijakan tersebut menjadi angina segar untuk mendorong industri perumahaan di Indonesia,” kata Arvi.
Disisi lain, Manajer Departemen Kebijkan Makroprudesial Bank Indonesia, Bayu Adi Gunawan mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain, rasio KPR terhadap produk domestic bruto (PDB) Indonesia masih relative rendah, yaitu 2,9 persen pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan KPR yang disalurkan 32,3 persen (periode Maret 2018), kalah telak dengan negara Singapura sebesar 129,7 persen atau Malaysia sebesar 128,4 persen.
“Pada kuartal I-2018, siklus pembiayaan properti yang masuk fase akselerasi belum mencapai puncaknya,” katanya.
Perkembangan kredit properti mulai bertumbuh usai penerapan kebijakan Loan To Value (LTV) pada Agustus 2016. Terdapat peningkatan KPR per Juni 2018 menjadi 12,16 persen, dan pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 10,75 persen. Pertumbuhan KPR tertinggi terjadi pada jenis apartemen dan rumah tapak dengan tipe 22-70 meter persegi.
Baca juga ulasan sebelumnya mengenai bagaimana cara milenial membeli rumah jika penjual tidak menggunakan internet yang sudah di post beberapa waktu lalu.
“Terjadi kenaikan penjualan hunian secara signifikan. Dari 8.314 unit di tahun 2016, menjadi 11.589 unit pada tahun 2017. Porsi debitur berusia 26-35 tahun, juga mengalami peningkatan. Sementara itu, debitur yang berusia 36-45 tahun menurun sejak tahun 2014. Mengindikasikan bahwa para generasi milenial tersebut tetap mengupayakan membeli rumah dengan catatan uang muka dilonggarkan dan insentif lainnya,” ungkap Bayu.
Kondisi tersebut tentu disambut baik oleh sejumlah debitur, dalam hal ini perbankan. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) salah satunya, yang memberikan kemudahan proses KPR kepada generasi milenial berusia mulai 18 tahun. Syaratnya, sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan.
“Lulus SMA, sudah kerja dan punya gaji, silahkan ajukan KPR,” ujar Suryanti Agustinar, Executive Vice President Non-Subsidized and Consumer Landing Division BTN.
Bank BTN belum lama ini juga melansir KPR Zero yang membebaskan debitur dari cicilan pokok selama dua tahun, dengan jangka waktu kredit bisa sampai 30 tahun.
“Targetnya adalah kaum produktif dengan rentang usia 26-35 tahun. Jadi, dia hanya bayar bunganya saja selama 2 tahun, sehingga anak muda bisa tetap makan-makan di cafe, piknik juga oke. Angsurannya juga lebih ringan,” Ujar Suryanti.
Berkaitan dengan legitimasi uang muka nol rupiah, beliau mengatakan, BTN tetap memplot uang muka 5 persen secara umum. Sementara itu, KPR tanpa DP diterapkan khusus program pemerintah daerah.
“Bank Indonesia bebaskan kami untuk mengatur skim uang muka dengan mempertimbangkan resiko-resikonya. Akhirnya, kita buka DP nol-satu persen hanya berlaku di program pemerintah daerah,” Jelasnya.
